Hentikan Pembodohan Publik Lewat Parade Politik Sensasional

Tahun 2018 adalah tahun yang paling banyak menyerap energi publik. Pasalnya, rakyat terlibat dalam kontestasi pemilu baik Pilkada Serentak hingga persiapan tahun politik Pemilihan Presiden di 2019. Keruan energi publik banyak terserap ke dalam atmosfer kampanye-kampanye itu.

Celakanya, hingga hari ini tidak ada wahana pendidikan politik dan adu program berbasis data yang bisa menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka. Sepanjang tahun ini, publik dipertontonkan festival ujaran kebencian, hoax, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan miskin data. Narasi-narasi negatif itu tersebar secara masif melalui media sosial.

Parahnya, banyak tokoh nasional yang terseret ambisi semata-mata ingin menang. Mereka malah melemparkan wacana-wacana tidak mendidik agar tetap menjadi pusat perhatian. Wacana teror: sontoloyo, genderuwo atau Indonesia punah, berpadu dengan jargon dan kampanye yang semerbak politik identitas dan SARA.

Apa yang dipertontonkan banyak politisi berikut belasan parpol di tanah air terang mengecewakan. Alih-alih mencerdaskan publik, mereka justru bertindak sebaliknya. Sehingga publik terlena, bingun memilih mana yang keren dan mana yang kompeten; mana yang sensasional dan mana yang rasional.

Di tengah-tengah parade pembodohan publik, kita patut bersyukur masih ada Partai Demokrat. Partai besutan SBY ini tidak terjebak arus mainstream. Mereka punya jalan sendiri, dan teguh memperjuangkan jalan itu, yakni jalan nasionalis-religius.

Makanya ketika dunia politik hingar-bingar oleh hal-hal sensasional, Partai Demokrat muncul dengan hal-hal subtansi. Mereka menamakannya “14 Prioritas Demokrat Untuk Rakyat”. Ini adalah arah perjuangan Partai Demokrat selama lima tahun mendatang.

Fantastisnya, rumusan ini tidak ujug-ujug. Bukan jatuh dari langit. Selama empat tahun terakhir, Partai Demokrat telah mendengar dan merangkum aspirasi masyarakat. Harapan dan aspirasi rakyat inilah yang lantas dirumuskan dalam “14 Prioritas Demokrat Untuk Rakyat”.

Rumusan ini juga bukan janji kosong. Bukan angan-angan. Sebab Partai Demokrat sudah membuktikannya di masa lalu. itu. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, yang didukung oleh Partai Demokrat, telah mengangkat 1,07 juta pegawai/guru honorer jadi PNS. Padahal, hingga har ini sekitar 500 ribu pegawai honorer K2 masih tidak jelas nasibnya.

Atau prioritas-prioritas yang mengacu pengentasan kemiskinan itu. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, angka kemiskinan 16,7 persen pada tahun 2004 berhasil diturunkan menjadi 10,9 persen. Sementara dari tahun 2014 sampai 2017, angka kemiskinan hanya turun 1,1 persen menjadi 9,8 persen.

Pendeknya, lewat rumusan ini, masyarakat bisa tahu apa tugas Partai Demokrat pada periode pemerintahan lima tahun mendatang.

Apa yang sudah dimulai Partai Demokrat ini seharusnya menjadi wake up call bagi parpol-parpol yang lain. Juga paslon capres-cawapres itu. Apa yang mau mereka tawarkan untuk rakyat di Pemilu 2019 mendatang?

Tidak elok rasanya jika rakyat harus memilih presiden dan wakil parpol di parlemen, tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan parpol atau calon-calon presiden yang hendak dipilih.

Jangan jadikan Pemilu 2019 seperti membeli kucing dalam karung!

sumber: politiktoday