Header Ads

Apa yang terucap akan lenyap, apa yang tertulis akan mengabadi

Ada Drama Makar dari Istana?


Dini hari, sebelum jutaan massa aksi 212 memadati Monas, polisi meringkus 11 orang terduga makar dan penghina penguasa. Mereka adalah Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, dan Ahmad Dhani, sedangkan Sri Bintang Pamungkas, serta Jamran dan Rizal. Belakangan Hatta Taliwang turut diciduk atas dugaan makar.
Selepas Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan polisi tengah menelusuri sumber dana dugaan rencana makar tersebut, publik pun kasak-kusuk. Muncul berbagai spekulasi media sosial ihwal terkait penyandang dana upaya makar itu.
Ada desas-desus yang berhembus bahwa makar ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu ektra kekuasaan dan intra kekuasaan. Jika 12 orang yang ditangkap berasal dari unsur ektra kekuasaan, lalu siapa yang merepresentasikan intra kekuasaan?
Lingkar Istana
Konon, ketika dugaan makar itu dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bukan hanya publik yang terhenyak. Bahkan istana pun gonjang-ganjing. Pasalnya, pernyataan Kapolri ini nyata-nyata tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait. Pernyataan Kapolri bersilang dengan Wakapolri Jenderal Syafruddin dan Menhan Ryamizard Ryacudu yang mengaku tidak mendapat informasi perihal makar. Menkopolkam Wiranto bahkan sempat menyebut bahwa informasi makar didapat dari media sosial yang akhirnya menyebabkan Kapolri di-bully di media sosial.
Kedua, makar itu ibarat bola liar yang bisa ditujukan kepada siapa saja. Ada beberapa orang yang merasakan dampak dari bola liar itu. Pertama, Wapres Jusuf Kalla. Berpijak pada peraturan perundang-undangan, ketika presiden terjungkal dari posisi, maka secara otomatif wapres yang akan menggantikannya. Kejadian ini kita saksikan pada transisi kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, dan dari Gus Dur ke Megawati. Dalam konteks ini, secara konstitusional, JK yang paling menikmati keuntungan jika aksi makar itu benar-benar terjadi.
JK menjadi semakin menjadi tertuduh mengingat ia adalah sosok yang tergolong dekat dengan kalangan tokoh dan berbagai aktivis Ormas Islam, semacam NU, Muhammadiyah, KAHMI dan HMI. Apalagi JK tercatat sebagai ketum Dewan Masjid Indonesia. JK memang tidak memiliki hubungan langsung dengan FPI, tetapi relatif dekat dengan Wiranto, yang sempat menjadi cawapresnya saat maju dalam Pilpres 2009. Wiranto sendiri sudah kenyang dengan desas-desus rekam jejaknya dalam menyokong lahirnya FPI di penghujung tahun 1998.
Fakta ini yang kemudian digoreng sehingga muncul isu bahwa JK sudah gerah dengan kepemimpinan Jokowi. Apalagi sebelumnya JK kerap berbeda pendapat dengan Jokowi ketika tampil di publik, termasuk pertikaiannya dengan Rizal Ramli, yang terkesan Jokowi sengaja membiarkan. Klop! Maka isu JK memiliki ambisi terselubung untuk menduduki kursi presiden pun muncul di publik.
Kedua, Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Tudingan ini kental mengingat secara teknis, Gatot adalah tokoh yang paling siap jika terjadi pergantian kekuasaan. Jika skenario ini yang dipercayai, kedatangan Jokowi ke Markas Besar TNI AD pada Senin (7/11/2016), menjadi amat wajar. Dalam rapat akbar prajurit TNI itu, Jokowi menegaskan dirinya adalah panglima tertinggi TNI. “Saya telah memerintahkan agar tidak mentolerasi gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi!”
Gapah-gopohnya Jokowi sontak memunculkan persepsi bahwa ada sesuatu yang tengah dikhawatirkan presiden. Walhasil, ketika Gatot hadir di Indonesia Lawyer Club, Karni Ilyas sempat menggoda perihal minat panglima TNI menjadi presiden. Gatot membantah dengan bijak, sekaligus sukses menampilkan diri sebagai sebagai jenderal nasionalis yang moderat, ramah, menjunjung tinggi kebhinekaan tanpa malu-malu menampilkan identitas keislamannya. Dan sebagaimana kita ketahui, penampilan Gatot itu lantas banjir pujian publik.
Uniknya, dua hari kemudian Presiden kembali gencar bersafari ke kesatuan militer. Tiga hari berturut-turut, Jokowi mendatangi markas Kopassus, Korps Brimob Polri, dan Korps Marinir. Alasannya untuk memastikan keamanan, tetapi publik juga menangkap kesan yang berbeda.
Analisis Cocoklogi
Secara ilmu cocoklogi, tentu dugaan itu sah-sah saja. Tetapi secara logika, ada banyak pertanyaan yang rasanya tidak masuk akal. Dari sisi ekternal kekuasan, patut dipertanyakan; sudah begitu nekadkah mereka sehingga harus menjatuhkan Presiden dengan cara makar? Jangan-jangan yang hendak dilakukan bukanlah makar, melainkan kritik yang dahsyat. Sebagaimana aksi cabut mandat yang diteriakan Hariman Siregar dkk semasa pemerintahan SBY.
Transisi kekuasaan yang mereka inginkan tetap dalam koridor konstitusional, yaitu melalui MPR dengan persetujuan MK. Tetapi apa iya sampai sejauh itu? Bukankah 12 orang ini bukan bocah hijau? Mereka tentu paham kekuasaan politis di DPR sejatinya sudah mayoritas mendukung Jokowi.
Makar dari sisi internal kekuasaan juga tampaknya kelewatan. Sudah begitu berambisikah merebut kekuasaan sehingga enggan menunggu sampai 2019? Sudah sedemikian gelapkah mata mereka hendak menjatuhkan presiden yang telah mengangkat mereka menjadi pembantu-pembantunya? Jangan-jangan isu makar ini hanya sekedar hujah-fitnah akibat perpecahan di tubuh lingkar kekuasaan; dengan setiap kelompok mencoba adu dekat dengan presiden. Jika benar, sungguh disayangkan karena dampaknya sampai meruyak ke sanubari publik.
Syukurnya Jokowi, JK dan Gatot sudah tampak seiring ketika mendatangi massa Islam di lapangan monas pada 2 Desember silam. Semoga ini artinya analisis cocoklogi sekadar obrolan di warung kopi yang tidak perlu diseriusi amat. Jokowi-Jk bersama kabinet kerja dapat terus seiring sejalan dalam menuntaskan agenda Nawacita. Niat untuk merebut kekuasaan ditetak sampai Pemilu 2019 tiba.
Bagi 12 orang yang sudah menjadi tersangka makar, penghina penguasa, dan pelanggar UU ITE, kita harapkan proses hukumnya dapat lekas selesai. Karena sudah masuk ke ranah hukum, polisi wajib membuktikan tuduhannya itu di meja peradilan. Mari sama-sama kita buang analisis cocoklogi dan membiarkan hukum yang bicara tanpa intervensi pihak manapun. Semoga drama makar ini lekas tuntas!

Tidak ada komentar